Gaspol Perkebunan Majene! Dirwil Sulbar dan Kadistan Matangkan CPCL 100 Hektare Kelapa Genjah

MAJENE – Upaya peningkatan produksi perkebunan di Kabupaten Majene terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Direktur Wilayah (Dirwil) Sulawesi Barat bersama Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Majene melakukan koordinasi intensif guna mematangkan mekanisme usulan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) untuk pengembangan komoditas kelapa genjah.

Pertemuan tersebut membahas secara khusus proses verifikasi sekitar 3.000 CPCL yang direncanakan menjadi bagian dari program pengembangan 100 hektare kelapa genjah di wilayah Kabupaten Majene.

Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Majene menjelaskan bahwa untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan transparan dan tepat sasaran, proses pengusulan CPCL dilakukan melalui dua jalur utama. Jalur pertama melalui pengusulan resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Majene, sementara jalur kedua melalui pendampingan langsung oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di masing-masing wilayah binaan.

Melalui mekanisme tersebut, diharapkan seluruh data petani dan lahan yang diusulkan benar-benar valid serta sesuai dengan kondisi di lapangan.

Direktur Wilayah Sulawesi Barat menegaskan bahwa seluruh data CPCL yang masuk, baik dari usulan dinas maupun dari hasil pendampingan penyuluh, akan melalui proses verifikasi akhir oleh tim teknis Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sulawesi Barat.

Verifikasi tersebut meliputi pengecekan identitas petani, luas lahan, hingga kesesuaian lokasi penanaman agar bantuan pemerintah yang diberikan, khususnya berupa bibit kelapa genjah, dapat dimanfaatkan secara optimal oleh petani penerima.

Program pengembangan 100 hektare kelapa genjah ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang belum produktif sekaligus meningkatkan pendapatan petani di Kabupaten Majene. Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor perkebunan daerah sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat.

Melalui koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para penyuluh pertanian di lapangan, diharapkan proses penyaluran bantuan dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan tepat waktu, sejalan dengan pelaksanaan program strategis Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.(SD/MN)